Gaya APA

Undang-Undang Otonomi Daerah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Udang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kemwenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. (1999). Semarang: Aneka Ilmu.

Gaya Chicago

Undang-Undang Otonomi Daerah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Udang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kemwenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. . Semarang: Aneka Ilmu, 1999. Text.

Gaya MLA

Undang-Undang Otonomi Daerah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Udang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kemwenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. . Semarang: Aneka Ilmu, 1999. Text.

Gaya Turabian

Undang-Undang Otonomi Daerah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Udang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kemwenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Semarang: Aneka Ilmu, 1999. Print.